Pembahasan mengenai UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia & Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mata Kuliah Umum, PPKN

Soal 1 :

1.       Apakah setiap negara memiliki mahkamah konstitusi? Dan apa tugas dari mahkamah konstitusi tersebut?

Jawab:
Ya, setiap negara memiliki mahkamah konstitusi, tetapi belum tentu setiap negara memiliki undang-undang.

Tugas dari mahkamah konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.

2.      Mengapa bentuk negara berubah dari kesatuan kebentuk serikat?
Jawab:
Pada awalnya bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, Karena pada waktu itu negara Indonesia tidak mempunyai negara bagian. Seiring berjalannya waktu, setelah perang dunia kedua berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu dan kekalahan di pihak tentara Jepang, maka kepergian pemerintah balatentara Jepang dari tanah air Indonesia dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Namun, usaha pemerintah Belanda untuk kembali menanamkan pengaruhnya tidak mudah karena mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan cara mensponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah nusantara, seperti negara Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Karena negara Indonesia telah mempunyai negara bagian tersebut maka bentuk negara telah berubah menjadi serikat. Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949-27 Agustus 1950.

3.      Apakah konstitusi di negara Indonesia telah berjalan dengan baik?

Jawab:

Menurut kami, konstitusi di Indonesia belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama, karena di mana-mana orang bisa mempermainkan konstitusi tersebut. Konstitusi tersebut tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran kita akan menegakkan hukum.

Jadi, menurut kami konstitusi negara Indonesia belum berjalan dengan baik.

4.     Apakah penyebab terjadinya perubahan (amandenen) terhadap UUD 1945?

Jawab:

Penyebab terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 adalah merupakan salah satu tuntutan Reformasi tahun 1998. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Soal 2 :

1.      Apa itu konstitusi RIS? Dan bagaimana terbentuknya konstitusi RIS?

Jawab:

Konstitusi RIS adalah konstitusi yang pernah berlaku di indonesia yang di mulai pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 27 Agustus 1950.

Konstitusi RIS  terbentuk karena pada waktu itu Belanda kembali ingin menjajah Indonesia. Namun, usaha pemerintah Belanda untuk kembali menanamkan pengaruhnya tidak mudah karena mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, Pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan mensponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah nusantara, seperti negara Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan hal itu, tentara Belanda melakukan Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun1948 untuk maksud kembali menjajah Indonesia. Dalam keadaan terdesak, maka atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 diadakan Konperensi Meja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag. Konperensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan ‘Bijeenkomst voor Federal Overleg’ (B.F.O.) serta wakil Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

Konperensi Meja Bundar tersebut berhasil menyepakati tiga hal, yaitu:

1)       Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat.

2)     Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu:

Ø  piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda lepada Pemerintah RIS,

Ø  status uni, dan

Ø  persetujuan perpindahan.

3)     Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Dengan demikian, maka Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949. Adapun ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain:

v  Bentuk negara adalah serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik.

v  Sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Perdana menteri saat itu adalah Moh. Hatta.

2.     

        Bagaimana pendapat anda dengan adanya wali nanggroe di Aceh terkait dengan sistem ketatanegaraan Indonesia?

Jawab:

Menurut pendapat kami, apabila di Aceh telah ada wali nanggroe maka akan sangat berpengaruh besar terhadap pemerintahan di Aceh, karena akan ada pemimpin di atas gubernur. Jika hal itu terjadi maka secara tidak langsung wilayah Aceh menyatakan ingin merdeka, dan ini akan berdampak buruk bagi Aceh karena tidak mudah untuk mendirikan sebuah negara. Tetapi, harus ada banyak lagi syarat yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah negara.

3.      Apakah dengan adanya amandemen konstitusi dapat menyelesaikan permasalahan yang ada?

Jawab:

Dengan adanya amandemen konstitusi sebenarnya dapat menyelesaikan semua permasalahann yang ada, karena konstitusi itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Konstitusi dibuat karena sebelumnya dilihat terlebih dahulu apa yang terjadi di masyarakat. Tetapi, konstitusi di Indonesia pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, karena para penegak hukum tidak menjalankan konstitusi tersebut dengan benar.

4.      Apa perbedaan antara sistem pemerintahan liberal dengan sistem pemerintahan otoriter?

Jawab:

Sistem pemerintahan liberal merupakan sistem pemerintahan yang menganut kebebasan berpendapat bagi warga negaranya. Sistem ini memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk menyampaikan pendapat.

Sistem pemerintahan otoriter adalah sistem politik yang  dipimpin dan diputuskan oleh satu orang. Sistem ini biasanya melahirkan paham komunisme. Di dalam sistem ini, segala bentuk perintah dan peraturan datang dari satu sumber.

Jadi, perbedaannya adalah kalau sistem pemerintahan liberal, rakyatnya bebas mengeluarkan pendapat mereka, sedangkan pada sistem pemerintahan otoriter, rakyatnya tidak bisa mengeluarkan pendapat mereka.

Description: Pembahasan mengenai UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia & Sistem Ketatanegaraan Indonesia Rating: 4.5 Reviewer: Unknown - ItemReviewed: Pembahasan mengenai UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia & Sistem Ketatanegaraan Indonesia